IMPLEMENTASI ATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI PEMBATASAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI JL MH THAMRIN – JL MEDAN MERDEKA BARAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Ayu Destiany, -
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2019-12-02 02:22:54
Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi Aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor berdasarkan on going evaluation dengan mengacu pada empat isu pokok agar implementasi kebijakan efektif, meliputi communication, resource, disposition, dan bureaucratic structures. Hasil penelitian menunjukan bahwa on going evaluation pada tahap communication, penyampaian informasi terkait aturan tersebut yang dilakukan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Direktorat Polda Metro Jaya sudah dilakukan secara maksimal, namun masih adanya pengendara sepeda motor yang melewati JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat. Pada Tahap resource berkenaan dengan sumber daya manusia yang terkait dengan aturan tersebut dan didukung dengan fasilitas yaitu lahan parkir, bis gratis, dan rambu-rambu. Pada tahap disposition adanya perbedaan atau pengurangan kendaraan dengan melihat volume kendaraan, kecepatan dan waktu tempuh kendaraan sebelum dan sesudah aturan ditetapkan. Dari segi hasil monitoring pelanggaran pembatasan lalu lintas sepeda motor terlihat bahwa pelanggaran sebelum dan sesudah ditetapkan berkurang. Pada tahap bureaucratic structures masing- masing dinas sudah sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga tidak menimbulkan bureaucratic fragmentation.
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi Aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor berdasarkan on going evaluation dengan mengacu pada empat isu pokok agar implementasi kebijakan efektif, meliputi communication, resource, disposition, dan bureaucratic structures. Hasil penelitian menunjukan bahwa on going evaluation pada tahap communication, penyampaian informasi terkait aturan tersebut yang dilakukan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Direktorat Polda Metro Jaya sudah dilakukan secara maksimal, namun masih adanya pengendara sepeda motor yang melewati JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat. Pada Tahap resource berkenaan dengan sumber daya manusia yang terkait dengan aturan tersebut dan didukung dengan fasilitas yaitu lahan parkir, bis gratis, dan rambu-rambu. Pada tahap disposition adanya perbedaan atau pengurangan kendaraan dengan melihat volume kendaraan, kecepatan dan waktu tempuh kendaraan sebelum dan sesudah aturan ditetapkan. Dari segi hasil monitoring pelanggaran pembatasan lalu lintas sepeda motor terlihat bahwa pelanggaran sebelum dan sesudah ditetapkan berkurang. Pada tahap bureaucratic structures masing- masing dinas sudah sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga tidak menimbulkan bureaucratic fragmentation.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
