PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN
KESEHATAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG
(Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
di Perusahaan Alih Daya PT. ISS Indonesia)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Willy Budiman, -
Subject
K Law (General)
Datestamp
2019-12-05 14:17:55
Abstract :
Terkadang suatu perusahaan seperti perusahaan alihdaya hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata, yang dimana kebijakan-kebijakannya kadangkala tidak memperhatikan regulasi pemerintah yang akhirnya dapat merugikan karyawan itu sendiri, salah satu contohnya adalah kebijakan jaminan kesehatan karyawan. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah mengenai kebijakan perundang-undangan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan telah baku untuk dilaksanakan. Didalam penulisan tesis yang ditulis oleh Peneliti, Peneliti berfokus pada pembahasan bagaimana suatu UndangUndang yang berlaku dapat mengatur pelaksanaan kesejahteraan karyawan khususnya jaminan kesehatan karyawan didalam suatu perusahaan. Disini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai dasar bahan penelitian, yaitu dengan mengambil judul bahasan “Perlindungan Hukum Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Menurut Undang-Undang†dan sub judul “Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Perusahaan Alih Daya PT. ISS Indonesia†Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang pelaksanaannya melalui penelitian pada peraturan hukum, asas hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan, misalnya: peraturan perundang-undangan, buku asing atau dalam negeri, internet dan makalah hukum. Penelitian hukum normatif ini digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap implementasi jaminan kesehatan karyawan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan menurut undang-undang, artinya bagaimana suatu undang-undang yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat terlaksana dengan baik, khususnya didalam perusahaan alihdaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diteliti dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih belum efektif dan efisien. Selain itu, masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.
Terkadang suatu perusahaan seperti perusahaan alihdaya hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata, yang dimana kebijakan-kebijakannya kadangkala tidak memperhatikan regulasi pemerintah yang akhirnya dapat merugikan karyawan itu sendiri, salah satu contohnya adalah kebijakan jaminan kesehatan karyawan. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah mengenai kebijakan perundang-undangan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan telah baku untuk dilaksanakan. Didalam penulisan tesis yang ditulis oleh Peneliti, Peneliti berfokus pada pembahasan bagaimana suatu UndangUndang yang berlaku dapat mengatur pelaksanaan kesejahteraan karyawan khususnya jaminan kesehatan karyawan didalam suatu perusahaan. Disini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai dasar bahan penelitian, yaitu dengan mengambil judul bahasan “Perlindungan Hukum Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Menurut Undang-Undang†dan sub judul “Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Perusahaan Alih Daya PT. ISS Indonesia†Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang pelaksanaannya melalui penelitian pada peraturan hukum, asas hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan, misalnya: peraturan perundang-undangan, buku asing atau dalam negeri, internet dan makalah hukum. Penelitian hukum normatif ini digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap implementasi jaminan kesehatan karyawan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan menurut undang-undang, artinya bagaimana suatu undang-undang yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat terlaksana dengan baik, khususnya didalam perusahaan alihdaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diteliti dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih belum efektif dan efisien. Selain itu, masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
