IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA PADA
PT.GRAHA PERMATA HIJAU DESA SONTANG KABUPATEN ROKAN HULU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pasir Pengaraian
Author
WAHYU UTOMO, GONDO
Subject
340 - 349 Ilmu Hukum
Datestamp
2023-11-27 01:55:30
Abstract :
Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada sektor pembangunan perkebunan terutama dibidang pertanahan diperlukan adanya hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan mengusahakan secara fisik tanah yang diberikan hak tersebut. Faktanya tidak semua pemberian hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan dikelola secara maksimal oleh pemegang hak. Banyaknya perusahaan perkebunan tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak dan dasar penguasaannya. Selain itu juga tidak diketahui apakah Hak Guna Usaha perusahan yang ada di Indonesia telah diperpanjang atau terbengkalai begitu saja. PT. Graha Pemata Hijau yang terletak di Desa Sontang Kab.Rohul diketahui tengah mengurus HGU, namun tidak diketahui sejauh mana proses pengurusan HGU tersebut. Hal ini disebabkan karena data perusahaan yang sudah dan yang belum memiliki HGU di Kabupaten Rokan Hulu sulit untuk diakses baik melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional maupun pada Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana implementasi dalam pengurusan HGU oleh PT.Graha Permata Hijau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Pada Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Graha Permata Hijau telah melengkapi semua persyaratan dalam permohonan Hak Guna Usaha sesuai dengan mekanisme atau tahapan pada Pasal 17 Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada sektor pembangunan perkebunan terutama dibidang pertanahan diperlukan adanya hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan mengusahakan secara fisik tanah yang diberikan hak tersebut. Faktanya tidak semua pemberian hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan dikelola secara maksimal oleh pemegang hak. Banyaknya perusahaan perkebunan tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak dan dasar penguasaannya. Selain itu juga tidak diketahui apakah Hak Guna Usaha perusahan yang ada di Indonesia telah diperpanjang atau terbengkalai begitu saja. PT. Graha Pemata Hijau yang terletak di Desa Sontang Kab.Rohul diketahui tengah mengurus HGU, namun tidak diketahui sejauh mana proses pengurusan HGU tersebut. Hal ini disebabkan karena data perusahaan yang sudah dan yang belum memiliki HGU di Kabupaten Rokan Hulu sulit untuk diakses baik melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional maupun pada Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana implementasi dalam pengurusan HGU oleh PT.Graha Permata Hijau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Pada Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Graha Permata Hijau telah melengkapi semua persyaratan dalam permohonan Hak Guna Usaha sesuai dengan mekanisme atau tahapan pada Pasal 17 Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
