Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Mahmud, Khisolil
Subject
340 Law
Datestamp
2022-11-15 02:31:03
Abstract :
vi Ditengah menjalarnya Pandemi Covid 19 di Dunia memberikan pelajaran penting bagi negara bahwa wabah ini adalah menguji pemerintah untuk berfikir keras dengan menghasilkan peraturan perundang undangan yang mengatur terhadap aktifitas kehidupan sehari hari warganya dengan tetap menjunjung tinggi jaminan hukum dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan peraturan dan perundang undangan. Sesuai dengan peraturan kementrian kesehatan tentang aktifitas ditempat umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang didalamnya juga mebahas berkaitan dengan hal hal sarat pembatalan kewajiban vaksinasi dengan tujuan memberikan pemenuhan hak asasi bagi warga yang memiliki sarat untuk tidak melakukan vaksinasi tentang pembatalan wajib vaksinasi. Namun peraturan ini medapatkan antipati dari warga karena ketidak jelasan pelaksanaan peraturan dilapangan tentang perlindungan hukum wajib vaksinasi dan pembatalan wajib vaksinasi. Permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya kewajiban vaksinasi? (2) Bagaimana pertimbangan dasar dapat membatalkan kewajiban vaksinasi?. Penelitian ini menggunakanYuridis normative dengan pendekatan Peraturan Peundang-undangan. Mengumpulkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder seperti buku dan jurnalyang kemudian dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya kewajiban vaksinasi telah dituangkan dalam produk peraturan pemerintah, kementrian kesehatan dan peraturan presiden tentang protokoler kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum, pencegahan dan pengendalian virus corona serta kewajiban vaksinasi dan sanksi nya, adapaun percepatan kewajiban vaksinasi ini juga melibatkan aparat keamanan. Selaian itu pemerntah juga mengeluarkan tentang sarat pembatalan wajib vaksinasi tanpa detail perturan yang membahas tentang sarat pembatalan vaksinasi tersebut. Pemerintah bukan hanya selesai dan fokus pada pembuatan peraturan tentang vaksinasi namun juga harus berorientasi pada implementasinya dilapangan. Banyak ditemukan kejanggalan dilapangan misal pemberhentian wajib vaksinasi dijalanan yang membuat terganggunya aktifitas dan lalu linta warga serta kesalahan dalam penanganan vaksinasi yang seharusnya ada pembatalan karena sarat kesehatan namun tetap dilakukan sehingga banyak yang merasa sakit berlanjut setelah melakukan vaksinasi, yang seharusnya pemerintah menjamin akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setia warga di Indonesia Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Covid 19
vi Ditengah menjalarnya Pandemi Covid 19 di Dunia memberikan pelajaran penting bagi negara bahwa wabah ini adalah menguji pemerintah untuk berfikir keras dengan menghasilkan peraturan perundang undangan yang mengatur terhadap aktifitas kehidupan sehari hari warganya dengan tetap menjunjung tinggi jaminan hukum dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan peraturan dan perundang undangan. Sesuai dengan peraturan kementrian kesehatan tentang aktifitas ditempat umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang didalamnya juga mebahas berkaitan dengan hal hal sarat pembatalan kewajiban vaksinasi dengan tujuan memberikan pemenuhan hak asasi bagi warga yang memiliki sarat untuk tidak melakukan vaksinasi tentang pembatalan wajib vaksinasi. Namun peraturan ini medapatkan antipati dari warga karena ketidak jelasan pelaksanaan peraturan dilapangan tentang perlindungan hukum wajib vaksinasi dan pembatalan wajib vaksinasi. Permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya kewajiban vaksinasi? (2) Bagaimana pertimbangan dasar dapat membatalkan kewajiban vaksinasi?. Penelitian ini menggunakanYuridis normative dengan pendekatan Peraturan Peundang-undangan. Mengumpulkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder seperti buku dan jurnalyang kemudian dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya kewajiban vaksinasi telah dituangkan dalam produk peraturan pemerintah, kementrian kesehatan dan peraturan presiden tentang protokoler kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum, pencegahan dan pengendalian virus corona serta kewajiban vaksinasi dan sanksi nya, adapaun percepatan kewajiban vaksinasi ini juga melibatkan aparat keamanan. Selaian itu pemerntah juga mengeluarkan tentang sarat pembatalan wajib vaksinasi tanpa detail perturan yang membahas tentang sarat pembatalan vaksinasi tersebut. Pemerintah bukan hanya selesai dan fokus pada pembuatan peraturan tentang vaksinasi namun juga harus berorientasi pada implementasinya dilapangan. Banyak ditemukan kejanggalan dilapangan misal pemberhentian wajib vaksinasi dijalanan yang membuat terganggunya aktifitas dan lalu linta warga serta kesalahan dalam penanganan vaksinasi yang seharusnya ada pembatalan karena sarat kesehatan namun tetap dilakukan sehingga banyak yang merasa sakit berlanjut setelah melakukan vaksinasi, yang seharusnya pemerintah menjamin akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setia warga di Indonesia Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Covid 19
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
