IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP
KEBERADAAN WANITA TUNA SUSILA
DI KECAMATAN SARONGGI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
FAUZI, FERI
Subject
340 Law
Datestamp
2022-09-15 03:33:50
Abstract :
Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prositusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain Bagaimana peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat menanggulangi porstitusi lokalisasi serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan porstitusi dianggap sebuah tradisi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat menanggulangi porstitusi lokalisasi dan untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan porstitusi dianggap sebuah tradisi. Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui bahan hukum primer. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundangan yang berlaku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang lain terkait permasalahan, penulisan skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Peran Polisi, Ulama Dan Tokoh Masyarakat dalam mengatasi masalah pelacuran dapat dibagi ke dalam tiga tahap yakni secara preventif, represif, dan rehabilitatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan sudut pandang secara sosiologis maupun yuridis dalam mengkaji dan menentukan tahap manakah yang digunakan dalam memecahkan masalah pelacuran. Setiap tahapan baik itu preventif, represif, maupun rehabilitatif tentu dapat ditinjau secara sosilogis dan yuridis, maupun hanya sosiologis atau yuridis saja. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat, antara lain adalah tidak adanya nilai dan norma didalam lingkungan masyarakat setempat, sosoialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang, proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara budaya dan struktur sosial Harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait yaitu pelaku pelacuran (mucikari dan pelacurnya), peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat umum. Anggota masyarakat harus mau untuk menerima eks-PSK dan sebaliknya PSK-pun harus mau untuk meninggalkan ?pekerjaaan kotornya? tersebut dan mau untuk diberdayakan sehingga dapat bekerja secara layak. Menyaksikan suatu penyimpangan sosila yang terjadi dalam masyarakat sudah saatnya semua aparatur Negara turun untuk mencegah dan melakuakn pembinaan agar penyimpangan sosial tersebut dapat dikurangi maupun terselesaikan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang sengaja tidak mengindahkan tegoran baik dari tokoh masyarakat, pihak kepolisian maupun yang berwenang lainnya. . Kata Kunci : Ketertiban Umum, Wanita Tunasusila.
Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prositusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain Bagaimana peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat menanggulangi porstitusi lokalisasi serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan porstitusi dianggap sebuah tradisi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat menanggulangi porstitusi lokalisasi dan untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan porstitusi dianggap sebuah tradisi. Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui bahan hukum primer. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundangan yang berlaku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang lain terkait permasalahan, penulisan skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Peran Polisi, Ulama Dan Tokoh Masyarakat dalam mengatasi masalah pelacuran dapat dibagi ke dalam tiga tahap yakni secara preventif, represif, dan rehabilitatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan sudut pandang secara sosiologis maupun yuridis dalam mengkaji dan menentukan tahap manakah yang digunakan dalam memecahkan masalah pelacuran. Setiap tahapan baik itu preventif, represif, maupun rehabilitatif tentu dapat ditinjau secara sosilogis dan yuridis, maupun hanya sosiologis atau yuridis saja. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat, antara lain adalah tidak adanya nilai dan norma didalam lingkungan masyarakat setempat, sosoialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang, proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara budaya dan struktur sosial Harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait yaitu pelaku pelacuran (mucikari dan pelacurnya), peran polisi, ulama dan tokoh masyarakat umum. Anggota masyarakat harus mau untuk menerima eks-PSK dan sebaliknya PSK-pun harus mau untuk meninggalkan ?pekerjaaan kotornya? tersebut dan mau untuk diberdayakan sehingga dapat bekerja secara layak. Menyaksikan suatu penyimpangan sosila yang terjadi dalam masyarakat sudah saatnya semua aparatur Negara turun untuk mencegah dan melakuakn pembinaan agar penyimpangan sosial tersebut dapat dikurangi maupun terselesaikan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang sengaja tidak mengindahkan tegoran baik dari tokoh masyarakat, pihak kepolisian maupun yang berwenang lainnya. . Kata Kunci : Ketertiban Umum, Wanita Tunasusila.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
