TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM
MEMBUANG SAMPAH YANG MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN
(Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
MArdiyah, Dyah Ayu
Subject
340 Law
Datestamp
2023-09-06 02:10:27
Abstract :
kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan sistem Sanitary Lardfel (penutupan sampah tiap hari), sedangkan untuk pengelolaan sampah yang dipakai saat ini dengan sistem Control Landfell (penutupan satu minggu sekali). Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002), 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002). 2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan konseptual, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum. 2. Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);. Kesimpulan a) Perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. b) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan selain dikenakan sangsi administratif juga dilihat dari tindak pidana pelanggaran membuang sampah sembarangan Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Sampah dan Pelaku Usaha
kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan sistem Sanitary Lardfel (penutupan sampah tiap hari), sedangkan untuk pengelolaan sampah yang dipakai saat ini dengan sistem Control Landfell (penutupan satu minggu sekali). Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002), 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002). 2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan konseptual, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum. 2. Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);. Kesimpulan a) Perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. b) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan selain dikenakan sangsi administratif juga dilihat dari tindak pidana pelanggaran membuang sampah sembarangan Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Sampah dan Pelaku Usaha
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
