Pengaturan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanggulangan
Penggunaan Narkotika
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
FATILAH, MILLY NUR
Subject
340 Law
Datestamp
2022-10-24 02:48:20
Abstract :
Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakikatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Ini dapat dilihat pada undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dan bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis preskriptid dan analisis deduktif. Penyalahguna narkotika merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) melainkan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/ atau korban. Kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika adalah adanya pelayanan rehabilitasi. Ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kesimpulan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu menurut diberlakukan secara penal dan nonpenal dimana ?pengedar? dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman. Kata kunci : Rehabilitasi, penanggulangan, tindak pidana narkotika
Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakikatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Ini dapat dilihat pada undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dan bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis preskriptid dan analisis deduktif. Penyalahguna narkotika merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) melainkan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/ atau korban. Kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika adalah adanya pelayanan rehabilitasi. Ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kesimpulan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu menurut diberlakukan secara penal dan nonpenal dimana ?pengedar? dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman. Kata kunci : Rehabilitasi, penanggulangan, tindak pidana narkotika
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
