PENIMBUNAN BAHAN POKOK BAGI PELAKU USAHA
DALAM PERSEPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
ARRASID, GASROH GEARDANI
Subject
340 Law
Datestamp
2022-10-24 02:59:51
Abstract :
Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menimbun barang bahan pokok seperti minyak goreng sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut,hal ini menjadi permasalah dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan behan pokok tersebut yaitu minyak goreng. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dan mengkaji mengenai permasalahan 1.)standart maksimum dan minimum pelaku usaha dalam melakukan penimbunan bahan pokok 2.)bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam persepektif UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan, koseptual approuche. Mengumpulkan bahan primer yaitu peraturan perundang undangan dan juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang telah saya teliti Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan peninbunan barang bahan pokok, dapat dilihat dari subtansi tanggung jawab dari pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang dimana pelaku usaha tidak boleh diskriminatif (sikap yang tidak adil) kepada konsumen, dalam bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha juga terdapat sanksi pidana yang diatur dalam undang undang perdagangan. Pemerintah seharusnya menjadi bahan kontroling sehingga tidak terjadi lagi suatu tindakan penimbunan yang merugikan pemerintah maupun masyarkat serta dalam aturan tersebut pemerintah juga seharusnya menyebutkan berapa banyak jumlah yang dapat dikatakan sebagai menimbun barang bahan pokok. Kata kunci : penimbunan, pelaku usaha, bahan pokok.
Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menimbun barang bahan pokok seperti minyak goreng sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut,hal ini menjadi permasalah dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan behan pokok tersebut yaitu minyak goreng. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dan mengkaji mengenai permasalahan 1.)standart maksimum dan minimum pelaku usaha dalam melakukan penimbunan bahan pokok 2.)bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam persepektif UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan, koseptual approuche. Mengumpulkan bahan primer yaitu peraturan perundang undangan dan juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang telah saya teliti Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan peninbunan barang bahan pokok, dapat dilihat dari subtansi tanggung jawab dari pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang dimana pelaku usaha tidak boleh diskriminatif (sikap yang tidak adil) kepada konsumen, dalam bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha juga terdapat sanksi pidana yang diatur dalam undang undang perdagangan. Pemerintah seharusnya menjadi bahan kontroling sehingga tidak terjadi lagi suatu tindakan penimbunan yang merugikan pemerintah maupun masyarkat serta dalam aturan tersebut pemerintah juga seharusnya menyebutkan berapa banyak jumlah yang dapat dikatakan sebagai menimbun barang bahan pokok. Kata kunci : penimbunan, pelaku usaha, bahan pokok.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
