ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MELALUI ARBITRASE
(Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Fajrin, Alisyah Early
Subject
340 Law
Datestamp
2022-12-05 04:12:35
Abstract :
Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, UndangUndang Perlindungan Konsumen memberikan peluang kepada pihak yang merasa keberatan atas putusan dapat mengajukan upaya keberatan. Dari latar belakang tersebut, dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah 1) Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase? Dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Bagaimana bentuk penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji materi terkait materi yang akan dibahas. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengumpulkan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai sifat putusan arbitrase yang final dan binding. Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi untuk menentukan hukum mana yang didahulukan ketika terjadi konflik norma. Konflik norma yang terjadi merupakan konflik norma horizontal karena berada pada hierarki ynag sama. Pentingnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang agar sejalan dalam pelaksanaan dan dalam mengimplementasikannya, terutama pasal-pasal yang kontradiktif sehingga asas kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana menjadi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Sengketa Konsumen
Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, UndangUndang Perlindungan Konsumen memberikan peluang kepada pihak yang merasa keberatan atas putusan dapat mengajukan upaya keberatan. Dari latar belakang tersebut, dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah 1) Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase? Dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Bagaimana bentuk penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji materi terkait materi yang akan dibahas. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengumpulkan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai sifat putusan arbitrase yang final dan binding. Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi untuk menentukan hukum mana yang didahulukan ketika terjadi konflik norma. Konflik norma yang terjadi merupakan konflik norma horizontal karena berada pada hierarki ynag sama. Pentingnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang agar sejalan dalam pelaksanaan dan dalam mengimplementasikannya, terutama pasal-pasal yang kontradiktif sehingga asas kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana menjadi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Sengketa Konsumen
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
