PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI AKTA
TANAH DI HADAPAN CAMAT SELAKU PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Suhatip, Muhammad
Subject
340 Law
Datestamp
2022-11-28 08:10:21
Abstract :
Alasan yang melatar belakangi dalam penelitian ini mengacu pada peristiwa yang marak terjadi di masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pembeli ha katas tanah adat di hadapan camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara yang masih sering terjadi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan di masyarakat yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu bagaimana kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh Camat yang belum mendapatkan SK menteri agraria dan apakah upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai PPAT . Metode yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang ? undangan atau beberapa studi kepustakaan seperti literatur buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan cara mencari literatur dari berbagai macam seperti buku dan undang-undang untuk mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan penelitian berisi tentang kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh camat yang belum mendapatkan sk menteri agraria, upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai ppat. Kesimpulannya yaitu berisi tentang ringkasan dari pembahasan mengenai kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh camat yang belum mendapatkan sk menteri agraria, upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai ppat. Serta saran yang berupa tentang peningkatan penanganan untuk kekuatan hukum jual eli atas tanah agar lebih diperhatikan dan peningkatan upaya hukum bagi pembeli akta jual beli hak atas tanah. Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Agraria, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Alasan yang melatar belakangi dalam penelitian ini mengacu pada peristiwa yang marak terjadi di masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pembeli ha katas tanah adat di hadapan camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara yang masih sering terjadi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan di masyarakat yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu bagaimana kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh Camat yang belum mendapatkan SK menteri agraria dan apakah upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai PPAT . Metode yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang ? undangan atau beberapa studi kepustakaan seperti literatur buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan cara mencari literatur dari berbagai macam seperti buku dan undang-undang untuk mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan penelitian berisi tentang kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh camat yang belum mendapatkan sk menteri agraria, upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai ppat. Kesimpulannya yaitu berisi tentang ringkasan dari pembahasan mengenai kekuatan hukum akta jual beli hak atas tanah adat yang dibuat oleh camat yang belum mendapatkan sk menteri agraria, upaya hukum bagi pembeli dalam akta jual beli hak atas tanah adat oleh camat yang belum punya kewenangan sebagai ppat. Serta saran yang berupa tentang peningkatan penanganan untuk kekuatan hukum jual eli atas tanah agar lebih diperhatikan dan peningkatan upaya hukum bagi pembeli akta jual beli hak atas tanah. Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Agraria, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
