IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)
(Studi Pada Smart Government di Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten
Sumenep)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Afiqurrahman, Afiqurrahman
Subject
350 Public administration
Datestamp
2022-10-31 01:28:04
Abstract :
Sumenep merupakan salah satu kota di Indonesia yang terpilih kedalam nominasi pengembangan smart city di Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan informatika. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam penerapannya dan memiliki keterkaitan pada salah satu dari enam indikator smart city yaitu smart government (pemerintahan cerdas). Penerapan smart government dapat dilihat dari pengadaan aplikasi yang efektif dan tata kerja kolaboratif antar instansi. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi smart government tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian harus mampu menguraikan atau mendeskripsikan setiap data yang didapatkan sesuai dengan topik pembahasan. Pengambilan data meggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model Implementasi kebijakan Edward III yang terrdiri dari 4 variabel: Komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam kebijakan dilaksanakan dengan terstruktur yakni dengan rapat dua kali dalam semester yang dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan beberapa stakeholder seperti OPD terkait dan juga perguruan tinggi sebagai peserta dalam evaluator kebijakan, disamping itu bupati Sumenep menerbitkan SK Dewan dan Pelaksana Smart City sebagai media komunikasi dan masterplan yang terdiri dari tiga buku induk. Sumber Daya secara materi terdiri dari fisik dan finasial memenuhi kebutuhan kebijakan dan beberapa regulasi terkait, dan sumber dya non materi dengan SDM yang secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, disposisi dimana sikap para pelaksana yang antusias dalam program ini dan struktur birokrasi yang jelas sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang OPD yang terlibat dan perananya dalam program smart government. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Smart City,dan Smart Government.
Sumenep merupakan salah satu kota di Indonesia yang terpilih kedalam nominasi pengembangan smart city di Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan informatika. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam penerapannya dan memiliki keterkaitan pada salah satu dari enam indikator smart city yaitu smart government (pemerintahan cerdas). Penerapan smart government dapat dilihat dari pengadaan aplikasi yang efektif dan tata kerja kolaboratif antar instansi. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi smart government tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian harus mampu menguraikan atau mendeskripsikan setiap data yang didapatkan sesuai dengan topik pembahasan. Pengambilan data meggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model Implementasi kebijakan Edward III yang terrdiri dari 4 variabel: Komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam kebijakan dilaksanakan dengan terstruktur yakni dengan rapat dua kali dalam semester yang dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan beberapa stakeholder seperti OPD terkait dan juga perguruan tinggi sebagai peserta dalam evaluator kebijakan, disamping itu bupati Sumenep menerbitkan SK Dewan dan Pelaksana Smart City sebagai media komunikasi dan masterplan yang terdiri dari tiga buku induk. Sumber Daya secara materi terdiri dari fisik dan finasial memenuhi kebutuhan kebijakan dan beberapa regulasi terkait, dan sumber dya non materi dengan SDM yang secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, disposisi dimana sikap para pelaksana yang antusias dalam program ini dan struktur birokrasi yang jelas sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang OPD yang terlibat dan perananya dalam program smart government. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Smart City,dan Smart Government.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
