PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PT. PEGADAIAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
HIDAYAT, MOHAMMAD NUR SYARIF
Subject
340 Law
Datestamp
2022-11-02 07:48:29
Abstract :
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk berusaha memperbaiki efektifitas suatu negara yaitu dengan pembangunan nasional. Perkembangan perekonomian saat ini merupakan bentuk sarana dalam menjadi titik fokus utama. Pegadaian hadir di tengah masyarakat untuk menjawab persoalan tersebut. Namun pada kenyataannya dalam praktek di Pegadaian dapat terjadi wanprestasi dan terdapat kekosongan hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengaturnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini yakni dengan kepustakaan dari semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menganalisis, dari analisis yang dilakukan oleh penulis dikumpulkan kemudian disimpulkan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bentuk perlindungan nasabah yang wanprestasi yaitu berupa somasi sebelum dilakukan lelang serta apabila ada uang kelebihan akan diberitahukan kepada nasbah dan prosedur lelang di PT. Pegadaian yaitu barang nasabah tersebut akan dilelang di muka umum. Saran penulis terkait ? Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Wanprestasi di PT. Pegadaian? yaitu dalam aturannya, pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional sendiri, bukan menggunakan peraturan yang lama lagi. Karena masalah yang timbul dari adanya perjanjian gadai semakin lama akan semakin berkembang, sehingga harus ada peraturan nasional yang baru untuk menghadapi permasalahan yang akan ada dimasa mendatang. Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gadai
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk berusaha memperbaiki efektifitas suatu negara yaitu dengan pembangunan nasional. Perkembangan perekonomian saat ini merupakan bentuk sarana dalam menjadi titik fokus utama. Pegadaian hadir di tengah masyarakat untuk menjawab persoalan tersebut. Namun pada kenyataannya dalam praktek di Pegadaian dapat terjadi wanprestasi dan terdapat kekosongan hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengaturnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini yakni dengan kepustakaan dari semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menganalisis, dari analisis yang dilakukan oleh penulis dikumpulkan kemudian disimpulkan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bentuk perlindungan nasabah yang wanprestasi yaitu berupa somasi sebelum dilakukan lelang serta apabila ada uang kelebihan akan diberitahukan kepada nasbah dan prosedur lelang di PT. Pegadaian yaitu barang nasabah tersebut akan dilelang di muka umum. Saran penulis terkait ? Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Wanprestasi di PT. Pegadaian? yaitu dalam aturannya, pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional sendiri, bukan menggunakan peraturan yang lama lagi. Karena masalah yang timbul dari adanya perjanjian gadai semakin lama akan semakin berkembang, sehingga harus ada peraturan nasional yang baru untuk menghadapi permasalahan yang akan ada dimasa mendatang. Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gadai
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
