PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA JASA ANTAR PADA SISTEM CASH ON
DELIVERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
OLEH PENJUAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Yanuar, Rohman Maulana
Subject
340 Law
Datestamp
2022-11-25 04:59:31
Abstract :
Pada zaman saat ini semua kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah dengan beberapa sarana berupa metode pembayaran COD (Cash On Delivery), namun metode ini menimbulkan banyak sekali tindakan wanprestasi dari pihak yang terlibat pada perjanjian jual-beli ini. Pada praktek nya metode ini mengakibatkan pihak jasa antar (kurir) yag selalu dirugikan dengan pihak konsumen atau pembeli tidak memenuhi prestasinya. Sehingga metode ini masih dipertanyakan akan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang terjadi. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat terutama pada pihak konsumen melaui sistem COD. Dan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap, lembaga, masyarakat, pendidikan dan pemerintahan. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang mengkaji atau memfokuskan pada suatu norma peraturan perundang-undangan, dengan Pendekatan Perundang-Undangan atau Statue Approach dan Pendekatan Konsep atau Conceptual Approach dan juga bahan hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat telah diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimana konsumen atau pembeli harus menyelesaikan perjanjian atau prestasi dengan membayar harga sesuai dengan barang yang di perjanjikan dan nantinya perjanjian jual beli dengan metode Cash On Delivery ini dapat ditemukan kejelasan penyelesaianya, bagaimana bentuk hubungan hukum pihak yang terlibat dan bagaimana bentuk perlindugan hukum apabila wanprestasi terjadi. Kata Kunci : Cash On Delivery, Hubungan Hukum, Wanprestasi
Pada zaman saat ini semua kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah dengan beberapa sarana berupa metode pembayaran COD (Cash On Delivery), namun metode ini menimbulkan banyak sekali tindakan wanprestasi dari pihak yang terlibat pada perjanjian jual-beli ini. Pada praktek nya metode ini mengakibatkan pihak jasa antar (kurir) yag selalu dirugikan dengan pihak konsumen atau pembeli tidak memenuhi prestasinya. Sehingga metode ini masih dipertanyakan akan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang terjadi. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat terutama pada pihak konsumen melaui sistem COD. Dan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap, lembaga, masyarakat, pendidikan dan pemerintahan. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang mengkaji atau memfokuskan pada suatu norma peraturan perundang-undangan, dengan Pendekatan Perundang-Undangan atau Statue Approach dan Pendekatan Konsep atau Conceptual Approach dan juga bahan hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat telah diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimana konsumen atau pembeli harus menyelesaikan perjanjian atau prestasi dengan membayar harga sesuai dengan barang yang di perjanjikan dan nantinya perjanjian jual beli dengan metode Cash On Delivery ini dapat ditemukan kejelasan penyelesaianya, bagaimana bentuk hubungan hukum pihak yang terlibat dan bagaimana bentuk perlindugan hukum apabila wanprestasi terjadi. Kata Kunci : Cash On Delivery, Hubungan Hukum, Wanprestasi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
