TINJAUAN YURIDIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SEBAGAI PELAKSANA ZAKAT BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Hadidi, Achmad Amir
Subject
340 Law
Datestamp
2023-09-04 03:37:11
Abstract :
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air, yang pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2. Bagaimanakah tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2. Untuk menganalisis tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pengelolaan zakat yang dikelola BAZNAS, karena BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam UndangUndang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang adalah lepas dari kekuasaan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif. 2. pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sebagimana diwajibkannya shalat, puasa dan berhaji. Meskipun dalam hal pengeluaran zakatnya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi khusunya pada zakat harta dan penyalurannya sesuai pada 8 mashab. Kesimpulan a) Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang- Undang juga memiliki sifat mandiri. b) Tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang, sangat tepat yang dilakukan BAZNAS, dimana BAZNAS dalam pengelolaan dan pendistribusiannya Undang-Undang, dan Al-Qur?an serta Hadist Kata Kunci : Pengelolaan, Pendistribusian, Zakat dan BAZNAS
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air, yang pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2. Bagaimanakah tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2. Untuk menganalisis tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pengelolaan zakat yang dikelola BAZNAS, karena BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam UndangUndang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang adalah lepas dari kekuasaan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif. 2. pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sebagimana diwajibkannya shalat, puasa dan berhaji. Meskipun dalam hal pengeluaran zakatnya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi khusunya pada zakat harta dan penyalurannya sesuai pada 8 mashab. Kesimpulan a) Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang- Undang juga memiliki sifat mandiri. b) Tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang, sangat tepat yang dilakukan BAZNAS, dimana BAZNAS dalam pengelolaan dan pendistribusiannya Undang-Undang, dan Al-Qur?an serta Hadist Kata Kunci : Pengelolaan, Pendistribusian, Zakat dan BAZNAS
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
