EFEKTIFITAS PENGUPAHAN SATUAN HASIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
CIPTA KERJA (STUDI KASUS PADA CV. TIMBANGAN BUDI SEMARANG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ngudi Waluyo
Author
RAHMANTO, RAHMANTO
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-05-30 03:27:37
Abstract :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem upah satuan hasil pada bagian produksi di CV. Timbangan Budi Semarang. Peneliti ingin menganalisa sejauh mana upah satuan hasil dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha serta menciptakan keadilan dalam hubungan kerja. Upah satuan hasil dimaksud merupakan revisi dari Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana pada Pasal 88 ? 90 yang berkaitan dengan pengaturan upah direvisi melalui Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam revisi tersebut Undang-Undang Cipta Kerja menyelipkan point Pasal 88B yaitu,?upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada sistem upah dengan satuan hasil dapat meningkatkan produktifitas ditandai dengan adanya motivasi kerja untuk mencapai kinerja maksimal dimana pekerja memiliki persepsi bahwa makin banyak produk yang dihasilkan maka makin bayak pula upah yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah karyawan yang memiliki hasil produksi lebih tinggi, maka lebih tinggi pula upah yang diterima bahkan nilainya jauh diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem upah satuan hasil bisa menjadi solusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem upah satuan hasil pada bagian produksi di CV. Timbangan Budi Semarang. Peneliti ingin menganalisa sejauh mana upah satuan hasil dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha serta menciptakan keadilan dalam hubungan kerja. Upah satuan hasil dimaksud merupakan revisi dari Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana pada Pasal 88 ? 90 yang berkaitan dengan pengaturan upah direvisi melalui Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam revisi tersebut Undang-Undang Cipta Kerja menyelipkan point Pasal 88B yaitu,?upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada sistem upah dengan satuan hasil dapat meningkatkan produktifitas ditandai dengan adanya motivasi kerja untuk mencapai kinerja maksimal dimana pekerja memiliki persepsi bahwa makin banyak produk yang dihasilkan maka makin bayak pula upah yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah karyawan yang memiliki hasil produksi lebih tinggi, maka lebih tinggi pula upah yang diterima bahkan nilainya jauh diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem upah satuan hasil bisa menjadi solusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.
File :
LEMBAR PENGESAHAN - Rahmanto.pdf
HALAMAN JUDUL PDF - Rahmanto.pdf
SKRIPSI FULL TEXT WORD PDF - Rahmanto.pdf
REVISI LAMPIRAN DEPAN - Rahmanto.pdf
Abstrak PDF - Rahmanto.pdf
BAB I PDF - Rahmanto.pdf
BAB II PDF - Rahmanto.pdf
BAB III PDF - Rahmanto.pdf
BAB IV PDF - Rahmanto.pdf
BAB V PDF - Rahmanto.pdf
DAFTAR PUSTAKA PDF - Rahmanto.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
