PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA WAKTU TERJADINYA GEMPA BUMI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-2 KUHPStudi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
SHELLY, RAHDHANI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2016-06-02 10:19:41
Abstract :
Pada pasca terjadinya bencana alam di suatu daerah hal tersebut juga bisa menjadi pemicu meningkatnya kejahatan seperti permasalahan pencurian barang-barang milik orang lain yang mana hal tersebut dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan pencurian dengan memanfaatkan situasi gempa karena penghuni rumah keluar untuk menyelamatkan diri. Perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat. Dan merupakan perbuatan yamg oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Rumusan masalah di sini adalah Bagaimana pembuktian pencurian dengan pemberatan berdasarkan kasus pencurian saat gempa bumi yang terjadi di Padang, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus pencurian terhapap peristiwa gempa bumi yang terjadi di Padang. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal diatas, dilakukan studi kasus terhadap perkara No. 1009/Pid.B/2009/PN.PDG dan perkara No. 923/Pid.B/2009/PN.PDG yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Undang- Undang dan peraturan lainnya yang meyangkut pencurian dan pembuktian serta bahan-bahan tulisan dari para ahli, disamping buku-buku hukum pidana. Untuk metode pendekatan masalah yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahn hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitakan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspekaspek sosial yang berpengaruh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan dua kronologi diatas dapat dilihat perbedaan pada locus delicti atau tempat kejadian tindak pidananya. Pada kronologi kasus pertama, lokasi terjadinya tindak pidana berada pada gedung Gama yang runtuh akibat dari gempa bumi sehingga memudahkan pelaku untuk masuk dan melakukan tindak pidana pencurian. Sehingga hakim meyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Effendi memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 tentang pencurian dengan pemberatan. Disarankan pada saat terjadinya gempa bumi keadaan atau situasi daerah yang terkena menjadi kacau balau dan orang sibuk untuk menyelamatkan diri sehingga jika terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat tersebut, akan sangat sulit untuk mengidentifikasi pelakunya dan menemukan saksi atas tindak pidana yang terjadi. Sehingga dibutuhkan kejelian aparat untuk mengidentifikasi pelakunya, serta menjamin tegaknya hukum sehingga pelaku dapat diproses secara hukum.
Pada pasca terjadinya bencana alam di suatu daerah hal tersebut juga bisa menjadi pemicu meningkatnya kejahatan seperti permasalahan pencurian barang-barang milik orang lain yang mana hal tersebut dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan pencurian dengan memanfaatkan situasi gempa karena penghuni rumah keluar untuk menyelamatkan diri. Perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat. Dan merupakan perbuatan yamg oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Rumusan masalah di sini adalah Bagaimana pembuktian pencurian dengan pemberatan berdasarkan kasus pencurian saat gempa bumi yang terjadi di Padang, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus pencurian terhapap peristiwa gempa bumi yang terjadi di Padang. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal diatas, dilakukan studi kasus terhadap perkara No. 1009/Pid.B/2009/PN.PDG dan perkara No. 923/Pid.B/2009/PN.PDG yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Undang- Undang dan peraturan lainnya yang meyangkut pencurian dan pembuktian serta bahan-bahan tulisan dari para ahli, disamping buku-buku hukum pidana. Untuk metode pendekatan masalah yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahn hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitakan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspekaspek sosial yang berpengaruh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan dua kronologi diatas dapat dilihat perbedaan pada locus delicti atau tempat kejadian tindak pidananya. Pada kronologi kasus pertama, lokasi terjadinya tindak pidana berada pada gedung Gama yang runtuh akibat dari gempa bumi sehingga memudahkan pelaku untuk masuk dan melakukan tindak pidana pencurian. Sehingga hakim meyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Effendi memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 tentang pencurian dengan pemberatan. Disarankan pada saat terjadinya gempa bumi keadaan atau situasi daerah yang terkena menjadi kacau balau dan orang sibuk untuk menyelamatkan diri sehingga jika terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat tersebut, akan sangat sulit untuk mengidentifikasi pelakunya dan menemukan saksi atas tindak pidana yang terjadi. Sehingga dibutuhkan kejelian aparat untuk mengidentifikasi pelakunya, serta menjamin tegaknya hukum sehingga pelaku dapat diproses secara hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
