KEKUATAN POLITIK PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA PADANG ( Studi : Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
GLORIAN, JASANDDES
Subject
J General legislative and executive papers
Datestamp
2016-02-05 08:16:07
Abstract :
Penelitian ini mendeskripsikan tentang kekuatan politik yang digunakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berperan aktif dan mendorong lahirnya peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang. Sebagai salah satu kelompok kepentingan yang masih baru dan tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat di Kota Padang, PPDI berhasil mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melahirkan perda disabilitas. Alasan kenapa perda ini diperlukan di Kota Padang adalah agar semua penyandang disabilitas di Kota Padang bisa mendapatkan keserataan hak baik secara akses, kebebasan bicara, fasilitas dan infrastruktur, dan segala hal yang menyangkut CRPD (Convention on the Right Person with Disabilities). Adanya batasan terhadap kelompok kepentingan untuk bisa berperan di dalam sistem pemerintahan tidak menjadi hambatan oleh PPDI untuk tetap memperjuangkan lahirnya perda disabilitas ini di Kota Padang, dengan menghimpun kekuatan yang mereka miliki, PPDI berusaha mendorong pemerintah agar melahirkan perda ini di Kota Padang. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Dan pemilihan Informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan menghimpun kekuatan politik baik secara kelembagaan yaitu, dengan mengusung massa yang mereka miliki dan peran aktif setiap individu dalam kelembagaan berupa menjalin koneksi dan jaringan dengan pihak luar, baik secara individu atau sesama lembaga swadaya masyarakat. Kemudian digabungkan dengan kekuatan politik secara pemerintahan, berupa kerjasama serta dukungan kepedulian oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Padang maka LSM PPDI berhasil mendorong lahirnya Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang yaitu Perda No.8 Tahun 2015 Kata Kunci : Kekuatan Politik, Kelompok Kepentingan, Pembuatan Kebijakan
Penelitian ini mendeskripsikan tentang kekuatan politik yang digunakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berperan aktif dan mendorong lahirnya peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang. Sebagai salah satu kelompok kepentingan yang masih baru dan tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat di Kota Padang, PPDI berhasil mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melahirkan perda disabilitas. Alasan kenapa perda ini diperlukan di Kota Padang adalah agar semua penyandang disabilitas di Kota Padang bisa mendapatkan keserataan hak baik secara akses, kebebasan bicara, fasilitas dan infrastruktur, dan segala hal yang menyangkut CRPD (Convention on the Right Person with Disabilities). Adanya batasan terhadap kelompok kepentingan untuk bisa berperan di dalam sistem pemerintahan tidak menjadi hambatan oleh PPDI untuk tetap memperjuangkan lahirnya perda disabilitas ini di Kota Padang, dengan menghimpun kekuatan yang mereka miliki, PPDI berusaha mendorong pemerintah agar melahirkan perda ini di Kota Padang. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Dan pemilihan Informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan menghimpun kekuatan politik baik secara kelembagaan yaitu, dengan mengusung massa yang mereka miliki dan peran aktif setiap individu dalam kelembagaan berupa menjalin koneksi dan jaringan dengan pihak luar, baik secara individu atau sesama lembaga swadaya masyarakat. Kemudian digabungkan dengan kekuatan politik secara pemerintahan, berupa kerjasama serta dukungan kepedulian oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Padang maka LSM PPDI berhasil mendorong lahirnya Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang yaitu Perda No.8 Tahun 2015 Kata Kunci : Kekuatan Politik, Kelompok Kepentingan, Pembuatan Kebijakan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
