Praktek Hukum Islam dan Hukum Positif Pernikahan Beda Agama di Kota Makassar
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
ANDI FADHIL MACHMUD AL GAZALI
Subject
311 Ilmu Hukum S1
Datestamp
2023-12-11 09:03:02
Abstract :
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hukum Islam dan hukum positif pernikahan beda agama di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik pendekatan yuridis normatif terkait dengan hukum pernikahan beda agama. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang esensial melalui kajian terhadap teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep penelitian ini. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang menempati tempat yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dihalalkan dalam setiap agama. Namun, apabila calon pasangan memiliki perbedaan agama, maka calon pasangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat, permohonan ke pengadilan negeri harus dibuktikan dengan penolakan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil di kota tersebut.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hukum Islam dan hukum positif pernikahan beda agama di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik pendekatan yuridis normatif terkait dengan hukum pernikahan beda agama. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang esensial melalui kajian terhadap teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep penelitian ini. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang menempati tempat yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dihalalkan dalam setiap agama. Namun, apabila calon pasangan memiliki perbedaan agama, maka calon pasangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat, permohonan ke pengadilan negeri harus dibuktikan dengan penolakan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil di kota tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
