Perlindungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Purwakarta Di Industri Automotiv Melalui Perjanjian Kerja Bersamasidhki@gmail.com Fakulta Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu PolitikUniveritas Terbuka
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
MOCH SIDHKI ADHA
Subject
311 Ilmu Hukum S1
Datestamp
2023-12-11 09:05:46
Abstract :
AbstrakUpah merupakan urat nadi para pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang dihasilkan dari hasil kerja para pekerja/buruh tersebut. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Purwakarta telah hilang. Akibat dari Hilangnya Ketentuna tentang UMSK ini maka yang berlaku hanya Upah Minimum (UMK) Kabupaten saja, sehingga semua industry yang notabene mempunyai keutungan yang lebih besar seperti pada industri automotif dan kompen yang merupakan industry yang pada modal memberikan upahnya sama dengan industry-industri yang padat karya sehingga disini memimbulkan ketidakaadilan, Untuk memenuhi agar UMSK masih tetap ada maka para pekerja/buruh masih dapat terlindungi dan memberlakukan UMSK melalui Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada PKB tersebut yaitu pihak pengusaha dan Pekerja.
AbstrakUpah merupakan urat nadi para pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang dihasilkan dari hasil kerja para pekerja/buruh tersebut. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Purwakarta telah hilang. Akibat dari Hilangnya Ketentuna tentang UMSK ini maka yang berlaku hanya Upah Minimum (UMK) Kabupaten saja, sehingga semua industry yang notabene mempunyai keutungan yang lebih besar seperti pada industri automotif dan kompen yang merupakan industry yang pada modal memberikan upahnya sama dengan industry-industri yang padat karya sehingga disini memimbulkan ketidakaadilan, Untuk memenuhi agar UMSK masih tetap ada maka para pekerja/buruh masih dapat terlindungi dan memberlakukan UMSK melalui Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada PKB tersebut yaitu pihak pengusaha dan Pekerja.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
