PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA TEWEH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
EMON SAIDI
Subject
311 Ilmu Hukum S1
Datestamp
2023-12-07 07:43:43
Abstract :
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh dan untuk mengetahui faktor- faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain: Kelengkapan berkas yaitu Vonis dari pengadilan dan Eksekusi dari kejaksanaan. Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan pelaksanaannya atau lebih objektif lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh dan untuk mengetahui faktor- faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain: Kelengkapan berkas yaitu Vonis dari pengadilan dan Eksekusi dari kejaksanaan. Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan pelaksanaannya atau lebih objektif lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
