KENDALA IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN FINAL TERKAIT PENJUALAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
DWI SETYOBUDI
Subject
311 Ilmu Hukum S1
Datestamp
2023-12-07 07:43:20
Abstract :
Transaksi penjualan yang dilakukan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu cara untuk mengalihan hak atas tanah beserta bangunan. Untuk dapat dilakukan pengesahan atas pemindahan hak tersebut, Badan Pertanahan Nasional mensyaratkan kepada pihak penjual untuk melampirkan bukti setoran PPh final penjualan tanah beserta bangunan yang telah divalidasi pihak otoritas pajak setempat. Untuk mendorong investasi yang berkualitas, pemerintah memberikan insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus yaitu berupa pengecualian dari penyetoran PPh yang bersifat final atas penjualan tanah beserta bangunan melalui pembebasan pajak (tax holiday). Tax holiday tersebut diberikan dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Bebas PPh yang bersifat final atas penjualan tanah beserta bangunan (SKB PPh final). Namun nyatanya, fasilitas tax holiday tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus selaku penjual, karena pengaturan mengenai petunjuk teknis pembebasan pajak tersebut belum mencakup pengecualian di Kawasan Ekonomi Khusus. Oleh karena itu, demi menciptakan rasa kepastian hukum dan memberikan kemudahan berusaha kepada badan usaha, perlu penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Dirjenpajak yang mengatur mengenai mekanisme pemberian pembebasan pengenaan pajak atas penjualan tanah dan/atau bangunan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Transaksi penjualan yang dilakukan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu cara untuk mengalihan hak atas tanah beserta bangunan. Untuk dapat dilakukan pengesahan atas pemindahan hak tersebut, Badan Pertanahan Nasional mensyaratkan kepada pihak penjual untuk melampirkan bukti setoran PPh final penjualan tanah beserta bangunan yang telah divalidasi pihak otoritas pajak setempat. Untuk mendorong investasi yang berkualitas, pemerintah memberikan insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus yaitu berupa pengecualian dari penyetoran PPh yang bersifat final atas penjualan tanah beserta bangunan melalui pembebasan pajak (tax holiday). Tax holiday tersebut diberikan dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Bebas PPh yang bersifat final atas penjualan tanah beserta bangunan (SKB PPh final). Namun nyatanya, fasilitas tax holiday tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus selaku penjual, karena pengaturan mengenai petunjuk teknis pembebasan pajak tersebut belum mencakup pengecualian di Kawasan Ekonomi Khusus. Oleh karena itu, demi menciptakan rasa kepastian hukum dan memberikan kemudahan berusaha kepada badan usaha, perlu penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Dirjenpajak yang mengatur mengenai mekanisme pemberian pembebasan pengenaan pajak atas penjualan tanah dan/atau bangunan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
