Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
KANTOTIANUS LAWING
Subject
71 Ilmu Pemerintahan-S1
Datestamp
2023-12-11 09:01:57
Abstract :
Pendanaan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD ditujukan untuk menciptakan keseimbangan partai politik ( parpol ) di Indonesia. Keterbatasan finansial yang dialami oleh partai politik pada akhirnya menyebabkan partai politik dikuasai oleh para penyumbang yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ataupun keputusan politik. Dominasi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap pengabaian kepentingan dari masyarakat yang merupakan salah satu peran sentral partai politik dalam demokrasi. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan pelembagaan partai politik dan konsep pembiayaan partai politik. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari observasi dan wawancara dengan pengurus partai politik di Kutai Barat dan studi pustaka berdasarkan jurnal, laporan, dan studi dokumentasi. Hasil artikel ini menggambarkan bahwa bantuan keuangan partai politik di Kutai Barat belum mampu mengakomodir pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik per tahun sehingga dibutuhkan kenaikan bantuan keuangan dari APBD disesuaikan dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa partai politik berperan sentral dalam demokrasi untuk menampung aspirasi serta mengagresi kepentingan masyarakat. Namun, peran sentral tersebut sering kali mengalami kendala dalam hal keterbatasan finansial sehingga melahirkan oligarki dari penyumbang kepada partai politik yang berdampak pada pengabaian kepentingan masyarakat.
Pendanaan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD ditujukan untuk menciptakan keseimbangan partai politik ( parpol ) di Indonesia. Keterbatasan finansial yang dialami oleh partai politik pada akhirnya menyebabkan partai politik dikuasai oleh para penyumbang yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ataupun keputusan politik. Dominasi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap pengabaian kepentingan dari masyarakat yang merupakan salah satu peran sentral partai politik dalam demokrasi. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan pelembagaan partai politik dan konsep pembiayaan partai politik. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari observasi dan wawancara dengan pengurus partai politik di Kutai Barat dan studi pustaka berdasarkan jurnal, laporan, dan studi dokumentasi. Hasil artikel ini menggambarkan bahwa bantuan keuangan partai politik di Kutai Barat belum mampu mengakomodir pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik per tahun sehingga dibutuhkan kenaikan bantuan keuangan dari APBD disesuaikan dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa partai politik berperan sentral dalam demokrasi untuk menampung aspirasi serta mengagresi kepentingan masyarakat. Namun, peran sentral tersebut sering kali mengalami kendala dalam hal keterbatasan finansial sehingga melahirkan oligarki dari penyumbang kepada partai politik yang berdampak pada pengabaian kepentingan masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
