TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM ILLEGAL FISHING
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Terbuka
Author
SURYANTO PASARIBU
Subject
311 Ilmu Hukum S1
Datestamp
2023-12-11 09:02:13
Abstract :
Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara tertentu atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya tanpa izin negara yang berada di bawah yurisdiksinya, atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk menemukan gambaran normatif tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan Illegal Fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu. pendekatan hukum, studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Illegal Fishing di Indonesia biasanya dilakukan oleh siapa saja yang didefinisikan sebagai individu atau komunitas. Indonesia tetap mengikuti sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu. perusahaan sebagai pelaku yang bertanggung jawab dan terdepan, sehingga mencegah Illegal Fishing tidaklah mudah. Diharapkan legislator akan menemukan hukuman pidana alternatif dan mendefinisikannya sehingga penangkapan ikan secara ilegal dipertimbangkan. Hukuman pidana ini dapat berupa hukuman materiil atau tambahan seperti penyitaan harta benda atau aset.
Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara tertentu atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya tanpa izin negara yang berada di bawah yurisdiksinya, atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk menemukan gambaran normatif tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan Illegal Fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu. pendekatan hukum, studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Illegal Fishing di Indonesia biasanya dilakukan oleh siapa saja yang didefinisikan sebagai individu atau komunitas. Indonesia tetap mengikuti sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu. perusahaan sebagai pelaku yang bertanggung jawab dan terdepan, sehingga mencegah Illegal Fishing tidaklah mudah. Diharapkan legislator akan menemukan hukuman pidana alternatif dan mendefinisikannya sehingga penangkapan ikan secara ilegal dipertimbangkan. Hukuman pidana ini dapat berupa hukuman materiil atau tambahan seperti penyitaan harta benda atau aset.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
