PENGATURAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBERPORN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
Susanto, Aris
Subject
Hukum
Datestamp
2014-03-03 03:24:59
Abstract :
HUKUM TERHADAP CYBERPORN" inibertujuanuntukmengetahuipengaturancyberporndalamperaturanperundang - undangan di Indonesia ditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, mengetahuihambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, danuntukmengetahuiupaya - upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberporn. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, ataupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekunder. Darihasilpenelitiandapatditarikkesimpulanbahwahukumpositif Indonesia belummemadaidenganperkembanganpornografi di internet (cyberporn) yang terjadipadasaatini.Adapunkelemahan - kelemahanpengaturancyberporndi Indonesia antara lain meliputipemberianbatasanpornografi yang tidakjelas, pihakmana yang berwenanguntukmelakukantindakantertentudalammengatasimasalahpornografi, ancamanhukuman yang terlaluringan, ketidakjelasanpihak yang dianggaptepatuntukmempertanggungjawabkankejahatan yang dikategorikanpornografi, danpenegakanhukum yang tidakkonsisten. Hambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatikaadalahmeliputimasalahpembuktian, adanyaperbedaanpersepsidaripenegakhukumdalammenafsirkanCyberporn, dankurangnyakemampuandanketrampilanaparatpenegakhukum di bidangkomputer Upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberpornadalahmelaluipemblokiransitus-situs porno.Namunupayainibanyakdianggapolehberbagaikalangansebagaiupaya yang sia-siakarenasitus porno yang ditutuptidaksebandingdenganjumlahkemunculansitus porno barudalamtiapharinya Kata Kunci: Pengaturan, PenegakanHukum, Cyberporn
HUKUM TERHADAP CYBERPORN" inibertujuanuntukmengetahuipengaturancyberporndalamperaturanperundang - undangan di Indonesia ditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, mengetahuihambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatika, danuntukmengetahuiupaya - upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberporn. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, ataupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekunder. Darihasilpenelitiandapatditarikkesimpulanbahwahukumpositif Indonesia belummemadaidenganperkembanganpornografi di internet (cyberporn) yang terjadipadasaatini.Adapunkelemahan - kelemahanpengaturancyberporndi Indonesia antara lain meliputipemberianbatasanpornografi yang tidakjelas, pihakmana yang berwenanguntukmelakukantindakantertentudalammengatasimasalahpornografi, ancamanhukuman yang terlaluringan, ketidakjelasanpihak yang dianggaptepatuntukmempertanggungjawabkankejahatan yang dikategorikanpornografi, danpenegakanhukum yang tidakkonsisten. Hambatan - hambatanpenegakanhukumterhadappemilikwebsite atascyberpornditinjaudariperspektifperkembanganhukumpidana di bidangteknikinformatikaadalahmeliputimasalahpembuktian, adanyaperbedaanpersepsidaripenegakhukumdalammenafsirkanCyberporn, dankurangnyakemampuandanketrampilanaparatpenegakhukum di bidangkomputer Upayapreventifdalammembatasi "penyebaran" cyberpornadalahmelaluipemblokiransitus-situs porno.Namunupayainibanyakdianggapolehberbagaikalangansebagaiupaya yang sia-siakarenasitus porno yang ditutuptidaksebandingdenganjumlahkemunculansitus porno barudalamtiapharinya Kata Kunci: Pengaturan, PenegakanHukum, Cyberporn
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
