UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN DAN ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SITI NUR KHATIJAH, SYARIFAH
Irman, Irman
Syahputra, Irwandi
Irman, Irman
Syahputra, Irwandi
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2023-02-03 09:00:38
Abstract :
Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai Namun dalam perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di hancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahan pengembang. Pelaku penegakan hukum atas pembabatan mangrove ditentukan atas status kawasannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berhak mengusut dan memidanakan apabila kawasan yang dilanggar merupakan wilayah hutan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan informan 4 orang dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa upaya yang dilakukan adalah mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa Fungsi koordinasi belum optimal, karena terlihat masih banyak titik-titik mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang, rusak dan dipergunakan untuk kegiatan masyarakat yang akhirnya dapat merusak ekosistem mangrove bahkan beberapa mangrove sudah di timbun. Lemahnya koordinasi dimana tidak adanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hdup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai Namun dalam perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di hancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahan pengembang. Pelaku penegakan hukum atas pembabatan mangrove ditentukan atas status kawasannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berhak mengusut dan memidanakan apabila kawasan yang dilanggar merupakan wilayah hutan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan informan 4 orang dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa upaya yang dilakukan adalah mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa Fungsi koordinasi belum optimal, karena terlihat masih banyak titik-titik mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang, rusak dan dipergunakan untuk kegiatan masyarakat yang akhirnya dapat merusak ekosistem mangrove bahkan beberapa mangrove sudah di timbun. Lemahnya koordinasi dimana tidak adanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hdup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
File :
Syarifah Siti Nur Khatijah_180574201120_Ilmu Hukum - Cover.pdf
Syarifah Siti Nur Khatijah_180574201120_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf
Syarifah Siti Nur Khatijah_180574201120_Ilmu Hukum - Bab I.pdf
Syarifah Siti Nur Khatijah_180574201120_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf
Syarifah Siti Nur Khatijah_180574201120_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
